GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

IMPLEMENTASI PERPRES NO. 95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE TERHADAP PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Alya Alya — 2026-06-08

This study aims to analyze the implementation of Presidential Regulation No. 95/2018 on the Electronic-Based Government System (SPBE), describe the implementation of the Digital Identity System (IKD) in Sidenreng Rappang Regency, and measure the impact of SPBE implementation on the adoption of IKD. The research was motivated by the low adoption rate of digital identity services despite the government’s continued efforts to accelerate the digital transformation of public services. This study employs a quantitative approach with a sample of 78 respondents selected through purposive sampling. Data were collected through structured questionnaires, field observations, and document reviews, then analyzed using descriptive statistics, validity tests, reliability tests, and simple linear regression with the assistance of SPSS 25.0. The results indicate that SPBE implementation falls into the “good” category at 64.71%, while IKD adoption falls into the “good” category at 65.00%. The regression analysis yielded a coefficient of determination of 0.552, indicating that the implementation of SPBE explains 55.2% of the variation in the application of IKD. The calculated t-value of 9.678 with a significance level of 0.000 proves the existence of a positive and significant effect of SPBE implementation on the application of IKD. The research findings confirm that strengthening the effectiveness of SPBE policies, particularly in the dimensions of resources, communication, and bureaucratic structure, becomes an important factor in supporting acceleration.

IMPLEMENTASI ASAS AKSESIBILITAS DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 2024 DI KOTA BANDUNG: PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH

Syifa Mardhiah Hanifah — 2026-06-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas aksesibilitas dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Bandung dengan menitikberatkan pada aspek kebijakan publik dan praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan penyandang disabilitas dan petugas KPPS serta didukung studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas aksesibilitas belum berjalan optimal, yang ditandai dengan keterbatasan akses fisik menuju TPS, belum meratanya fasilitas yang ramah disabilitas, serta kurangnya pemahaman petugas dalam memberikan pelayanan yang inklusif. Selain itu, kendala administratif dan belum optimalnya pendataan pemilih disabilitas turut memengaruhi tingkat partisipasi politik kelompok tersebut, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasinya di lapangan. Penelitian ini menegaskan bahwa aksesibilitas dalam Pemilu tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas, tetapi juga menyangkut desain kebijakan, kapasitas penyelenggara, serta pelibatan kelompok disabilitas dalam proses perencanaan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan publik yang lebih inklusif melalui peningkatan kualitas pelatihan petugas, perbaikan sistem pendataan, serta penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

DEMOKRASI RELASIONAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA: NEGOSIASI LEGITIMASI DAN FLUIDITAS PREFERENSI PEMILIH DI PEDESAAN INDONESIA

Didik try putra — 2026-06-07

Studi ini berasal dari kegelisahan akademik tentang ketidakmampuan pendekatan behavioristik-elektoral klasik untuk menjelaskan dinamika politik masyarakat desa yang semakin relasional, dinegosiasikan secara sosial, dan semakin cair. Dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Sepakat Bersatu Kabupaten Tebo Tahun 2026, preferensi politik masyarakat terbukti berkembang melalui percakapan sosial, hubungan interpersonal, kedekatan emosional, pengalaman kolektif, dan pengakuan moral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. preferensi politik masyarakat tidak berkembang secara stabil dan individual sebagaimana diasumsikan dalam teori pemilih rasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana pemilih melihat hal-hal, menjelaskan bagaimana relasi sosial masyarakat desa menghasilkan legitimasi politik, dan menginterpretasikan demokrasi desa sebagai tempat di mana legitimasi relasional dibuat.

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei terhadap 110 responden, yang dipilih secara acak dari 965 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengumpulan data dilakukan melalui survei tatap muka, observasi lapangan, dan dokumentasi Pilkades. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengevaluasi pola persepsi politik, keluwesan preferensi pemilih, dan elemen sosial yang membentuk legitimasi kandidat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat desa berubah seiring dengan komunikasi sosial komunitas lokal. Pengalaman interpersonal kandidat, kedekatan sosial, reputasi moral, dan tingkat keterlibatan sosial mereka lebih penting daripada program politik formal. Jaringan sosial informal seperti keluarga, komunitas keagamaan, tokoh lokal, dan percakapan sehari-hari warga adalah tempat politik lokal bekerja. Hasil ini menunjukkan bahwa demokrasi desa lebih dari sekadar proses elektoral administratif; itu adalah tempat di mana orang membuat, berbicara, dan memahami legitimasi politik.

Secara teoritik, penelitian ini menawarkan reposisi konseptual tentang demokrasi relasional sebagai perspektif alternatif untuk studi governance lokal di Global South. Penelitian ini menegaskan bahwa rasionalitas relasional lebih cocok untuk memahami perilaku pemilih masyarakat desa daripada kalkulasi individualistik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperluas penelitian tentang perilaku memilih dan demokrasi desa di Indonesia, tetapi juga melakukan intervensi epistemologis terhadap dominasi perspektif behavioristik dan liberal-elektoral dalam studi governance modern.

Kata Kunci: Demokrasi Relasional; Legitimasi Politik; Perilaku Memilih; Pilkades; Governance Lokal

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) BAGI BALITA DALAM PENANGANAN STUNTING DI DESA NGABAN, KECAMATAN TANGGULANGIN, KABUPATEN SIDOARJO

Siti Nur Fatimatuz Zahro' — 2026-06-01

Stunting masih menjadi permasalahan gizi yang memerlukan intervensi berkelanjutan di tingkat desa, salah satunya melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program PMT dalam penanganan stunting di Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari ketua pelaksana PMT, bidan desa, dan kader posyandu. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis implementasi program mengacu pada teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PMT di Desa Ngaban telah berjalan cukup baik dan rutin melalui kegiatan posyandu. Komunikasi antar pelaksana berlangsung efektif dan didukung oleh koordinasi berjenjang serta media digital. Sumber daya manusia dan sarana prasarana relatif memadai, meskipun masih terdapat kendala keterlambatan pencairan anggaran dan keterbatasan jumlah kader aktif. Pelaksana program menunjukkan komitmen dan motivasi yang tinggi, namun pelaksanaan program belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program PMT di Desa Ngaban telah berkontribusi dalam mendukung pencegahan stunting, namun masih memerlukan penguatan pada aspek administrasi dan kapasitas pelaksana agar lebih optimal dan berkelanjutan

PENGARUH DEPENDENCY RATIO, GINI RATIO, DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA TAHUN 2001-2024

Era Widia Br Sinaga — 2026-06-05

Poverty is a multidimensional problem that remains a major challenge for North Sumatra despite relatively strong economic growth. This study aims to analyze the effect of the Dependency Ratio, Gini Ratio, and Labor Force Participation Rate (LFPR) on poverty in North Sumatra Province during the period 2001–2024. Using a quantitative approach with time-series data and the Ordinary Least Squares (OLS) estimation method, the results show that the Dependency Ratio has a positive and significant effect on poverty, meaning that each one percent increase in the dependency ratio raises the number of poor people by 31.74 thousand. The Gini Ratio has a negative and significant effect, explained by the Kuznets Hypothesis and the Selective Poverty Exit mechanism. LFPR has a negative and significant effect, with each one percent increase reducing poverty by 16.39 thousand people. Simultaneously, the three variables explain 82.84 percent of the variation in poverty (Adjusted R² = 0.8284), confirming that poverty in North Sumatra is a multidimensional structural phenomenon. Policy implications emphasize the urgency of optimizing the demographic dividend, ensuring inclusive economic growth, and improving the quality of employment.

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI DESA LAGADING

Nurazizah Nurazizah — 2026-05-30

Akses terhadap air minum yang aman merupakan hak dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat, namun implementasinya di perdesaan sering menghadapi kesenjangan antara standar pelayanan dan realitas di lapangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat efektivitas pelayanan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) berdasarkan indikator 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) serta menganalisis pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat di Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif eksplanatori dengan teknik survei kuesioner terhadap 66 responden yang dipilih secara simple random sampling dari 191 rumah tangga penerima manfaat. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif berbasis skala Likert dan regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan PAMSIMAS berada pada kategori “Baik” (75,3%), dengan dimensi Kualitas (83,8%) dan Keterjangkauan (77,9%) pada kategori sangat baik, sedangkan Kuantitas (67,4%) dan Kontinuitas (67,8%) masih terbatas. Kepuasan masyarakat mencapai 76,3% (kategori sangat baik). Uji regresi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan efektivitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat (R = 0,760; R² = 0,577; p = 0,000). Hasil ini mengonfirmasi berlakunya Expectation-Confirmation Theory (ECT) secara kontekstual dalam pelayanan publik perdesaan, di mana konfirmasi positif pada dimensi prioritas mampu mengompensasi keterbatasan dimensi teknis.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 357/Pid.B/2025/PN.Cjr)

Mochammad Rassya Algifari — 2026-06-05

Tindak pidana mutilasi merupakan kejahatan berat yang tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga merusak kehormatan dan martabat tubuh manusia. Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan diputus melalui Putusan Nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr menjadi perhatian serius karena dilakukan secara sadar, terencana, dan dengan tingkat kekejaman yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mutilasi berdasarkan pertimbangan hukum hakim, mengkaji unsur-unsur tindak pidana tersebut menurut Hukum Pidana Islam, serta menilai efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptifanalitis. Sumber data utama berupa Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 357/Pid.B/2025/PN Cjr, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta literatur fikih jinayah yang berkaitan dengan jarimah qatl, qishash, dan ta‘zir. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum positif Indonesia dengan konsep pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan diperberat dengan tindakan mutilasi sebagai bentuk penghinaan terhadap jenazah. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut tergolong jarimah qatl al-‘amd dengan sanksi pokok berupa qishash, serta dapat dikenai ta‘zir atas tindakan tasywīh al-mayt. Putusan pidana penjara seumur hidup dinilai telah mencerminkan prinsip keadilan retributif dan preventif, serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Islam, yaitu perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan kemaslahatan masyarakat.

PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN INDEKS PRODUKSI INDUSTRI TERHADAP EKSPOR NON-MIGAS DI INDONESIA TAHUN 2005-2024

Salsabila Fayza — 2026-05-28

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh inflasi, nilai tukar, penanaman modal asing (PMA), serta indeks produksi industri terhadap ekspor non-migas di Indonesia dengan menggunakan data sekunder berbentuk runtut waktu (time series) periode 2005-2024 yang disusun secara triwulanan dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, serta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan software EViews 12. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor non-migas, sedangkan nilai tukar dan PMA berpengaruh positif dan signifikan, sementara indeks produksi industri tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap ekspor non-migas. Nilai koefisien determinasi sebesar 66,18% mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan variasi ekspor non-migas, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja ekspor non-migas dipengaruhi oleh faktor makroekonomi dan sektor riil secara bersamaan, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing ekspor nasional.

ANALISIS KESENJANGAN AKSES DIGITAL PADA PLATFORM JAKI DALAM PERSPEKTIF OPEN GOVERNMENT

Anindya Naylal Husna — 2026-06-07

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kesenjangan akses digital (digital divide) mempengaruhi pemenuhan prinsip Open Government pada platform Jakarta Kini (JAKI) di Provinsi DKI Jakarta. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis, data yang dikumpulkan melalui studi literatur terhadap sembilan penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, dan ulasan pengguna di Google Play Store, kemudian dianalisis menggunakan teknik tematik dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan digital pada JAKI berlapis pada dimensi akses motivasional, material, keterampilan, dan penggunaan, yang secara kolektif menghambat meneruskan pilar transparansi, partisipasi, dan kolaborasi dalam Open Government. Partisipasi masyarakat melalui JAKI didominasi kelompok kelas menengah berliterasi digital tinggi, sementara kelompok marjinal seperti lansia dan masyarakat berpendapatan rendah cenderung terpinggirkan. Penelitian ini berkontribusi pada ilmu politik dengan menegaskan bahwa kesenjangan literasi digital merupakan kesenjangan partisipasi politik yang mengancam kualitas demokrasi digital dan mengancam hak kewarganegaraan digital warga negara.

ANALISIS FRAMING GUBERNUR MALUKU UTARA DALAM MEMBENTUK PERSONAL BRANDING DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Marlina — 2026-06-09

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing dalam konten Instagram Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam membentuk personal branding yang memengaruhi respon masyarakat. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis framing model Robert Entman. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dari sosial media instagram. Data diperoleh dari unggahan Instagram berupa foto, video, dan caption. Teknik analisis datanya menggunakan analisis framing model Robert Entman yang terdiri dari empat elemen yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing digunakan secara strategis melalui pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi solusi. Personal branding yang terbentuk adalah pemimpin yang merakyat, responsif, aktif, dan visioner.

ANALISIS RENDAHNYA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBJT PERHOTELAN (STUDI KASUS PADA BAPENDA KOTA MADIUN)

Widya Kusumaningsih — 2026-06-01

This study examines the issue of low taxpayer compliance in the hospitality sector under the Specific Goods and Services Tax (PBJT) in Madiun City. Taxes play an important role in supporting regional development, particularly in strengthening local revenue; however, taxpayer compliance remains a key challenge at the local level. In Madiun City, although hotel tax revenue consistently exceeded the target during the 2020–2024 period, the level of taxpayer compliance remains relatively low. This condition indicates a discrepancy between revenue performance and compliance behavior among taxpayers. This research applies a qualitative approach using a case study conducted at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Madiun City. Data were collected through interviews, documentation, and literature review, and analyzed using qualitative techniques involving data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that taxpayer compliance is influenced by internal, external, and relational factors. Internal factors such as negligence, lack of discipline, and weak administrative management are identified as the main causes of low compliance. Meanwhile, external and relational factors tend to function as supporting conditions rather than primary determinants. Therefore, improving taxpayer compliance requires more focused efforts, particularly in encouraging behavioral changes and strengthening administrative practices to support sustainable regional fiscal capacity.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA KOTA DALAM MENCIPTAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BUNGO

Dedi Epriadi — 2026-06-07

Implementation of development in various aspects of life which was organized by the government at various levels, is actually a part of the desire to create a common goal of realizing a just, prosperous, and prosperous.

Development of tourism sector in this country become increasingly attractive, because it is closely related to the economic life of society. That is, development in this field, will trigger the birth of the centers of new growth that is driven directly by the public, either in small, medium, or large.

Tourism development as another name for the development of tourism sector, has now experienced a shift of meaning that we must continue to follow its development. First person to speak just travel in order to find a calm and peaceful and away from the hustle and bustle of life that are a routine.

Variety of potential new tourism continues to be opened and developed by all local governments in Indonesia. Diverse facilities and infrastructure continues to equipped and equally important, access to transportation to the attraction opened in such a way, in the hope of the people in droves to visit.

Keywords : Policy, City Tourism, Local Original Income

FRAGMENTASI KELEMBAGAAN DAN INKONSISTENSI REGULASI DALAM TATA KELOLA ENERGI TERBARUKAN: STUDI PROGRAM DESA MANDIRI ENERGI DI INDONESIA

Taufan Bintang Sejati — 2026-06-01

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara fragmentasi kelembagaan dan inkonsistensi regulasi dalam tata kelola energi terbarukan melalui studi kasus program desa mandiri energi di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara desain kebijakan formal dan praktik implementasi di tingkat lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan sumber data utama berupa studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan, serta didukung oleh wawancara terbatas dengan dinas terkait dan pengelola infrastruktur energi. Analisis dilakukan menggunakan process tracing, thematic analysis, dan regulatory mapping untuk mengidentifikasi hubungan kausal antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan yang ditandai oleh tumpang tindih kewenangan, ketiadaan otoritas utama, dan lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama yang memicu inkonsistensi regulasi. Inkonsistensi ini tercermin dalam ketidaksesuaian antara aturan formal dan praktik implementasi, serta mekanisme penanganan masalah yang bersifat ad hoc. Dampaknya adalah tidak optimalnya pemanfaatan infrastruktur energi, lambatnya respons terhadap kerusakan teknis, serta munculnya kekosongan akuntabilitas dalam tata kelola program. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan melalui penetapan otoritas tunggal, harmonisasi regulasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan energi terbarukan di tingkat lokal.

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN INFORMASI KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN TANGGAMUS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

Indy Annisa — 2026-06-01

This study discusses the implementation of the provision of tourism information in Tanggamus Regency based on Article 7 paragraph (1) letter (a) of Tanggamus Regency Regional Regulation Number 6 of 2019 concerning Integrated Tourism Development from a siyasah tanfidziyah perspective. This study is motivated by the still suboptimal provision of tourism information, especially regarding the security and safety of tourists in several tourist destinations in Tanggamus Regency. The type of research used is field research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, documentation, and literature studies. The results of the study indicate that the Tanggamus Regency Government through the Tourism Office has made various efforts to provide tourism information through social media, tourism promotions, providing appeals, and providing information boards at several tourist locations. However, the implementation is still not optimal due to limited information facilities, less than optimal management of digital information media, minimal signs and safety warning signs, and limited human resources. From a siyasah tanfidziyah perspective, the implementation of this policy does not fully reflect the implementation of the government's mandate optimally because the government has an obligation to provide protection, security, and comfort to the community and tourists.

DARI SAMPAH KE ENERGI: ANALISIS POLITICAL ECONOMY DALAM TATA KELOLA WASTE-TO ENERGY DI KABUPATEN BANYUMAS

Taufan Bintang Sejati — 2026-06-01

Penelitian ini menganalisis transformasi tata kelola pengelolaan sampah menjadi energi (waste-to-energy) di Kabupaten Banyumas dalam perspektif ekonomi politik. Studi ini berangkat dari pergeseran paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan end-of-pipe menuju pendekatan berbasis sumber daya melalui pengembangan refuse derived fuel (RDF) dan sistem berbasis masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Banyumas relatif berhasil meningkatkan tingkat pengelolaan sampah hingga lebih dari 70% serta mengurangi timbulan sampah secara signifikan melalui desentralisasi pengelolaan dan pemanfaatan energi alternatif. Namun, transformasi tersebut juga memunculkan dinamika ekonomi politik berupa komodifikasi sampah dan ketimpangan relasi kekuasaan antar aktor, di mana sektor industri sebagai offtaker memiliki posisi dominan dalam rantai nilai RDF. Selain itu, distribusi manfaat ekonomi cenderung tidak merata, sementara masyarakat masih menanggung sebagian beban lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan waste-to-energy tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, diversifikasi pasar energi, serta pendekatan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah berbasis energi.

ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 20 PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Irwan Lesmana — 2026-06-03

This study aims to analyze the implementation of Article 20 of the Regent Regulation of South Bengkulu Number 14 of 2023 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Environmental Agency of South Bengkulu Regency in supervising the management of palm oil industrial waste, as well as to analyze it from the perspective of siyasah tanfidziyah. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach and is conducted as a case study. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies related to environmental supervision and industrial waste management. The results of the study indicate that the Environmental Agency of South Bengkulu Regency has carried out its supervisory functions through environmental quality monitoring activities, field inspections, waste sampling, guidance for business actors, and evaluation of company environmental management reports. However, the implementation of supervision has not been fully optimal because there are still public reports regarding alleged environmental pollution as well as administrative violations committed by several palm oil industrial companies. In addition, there are internal obstacles in the form of limited human resources, budget, and supervisory facilities and infrastructure, while external obstacles are related to the low level of compliance among business actors and the enforcement of sanctions that still tends to be persuasive in nature. From the perspective of siyasah tanfidziyah, the implementation of environmental supervision by the Environmental Agency of South Bengkulu Regency generally reflects the government’s mandate in maintaining public welfare and preventing potential environmental damage. Nevertheless, the implementation still requires strengthening, particularly in terms of law enforcement and follow-up actions against environmental violations, so that the objectives of environmental protection and management can be carried out more effectively in accordance with the principle of maslahah in siyasah tanfidziyah.

KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMAJUAN OBJEK KEBUDAYAAN TUDUNG MANTO DI KABUPATEN LINGGA

Nugraha Kamarullah — 2026-06-08

penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif kolaborasi pemerintahan dikaji dengan teori Collaborative Governance Ansell dan Gash dengan 3 indikator utama yaitu Starting Condition, Facilitative Leadership dan institutional design ditambah dengan 5 Indikator Collaboration Process yaitu Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to process, Shared Understanding, dan Intermediate Outcome digabungkan dengan keempat pilar pemajuan kebudayaan, untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat pemajuan objek kebudayaan. dalam menurut Perda No. 1 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci serta analisis dokumen yang terkait dengan kebijakan kolaborasi ini .Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tidak berjalan dengan baik. Kolaborasi ini dilakukan karena keterbatasan sumber daya dari instansi sehingga harus melakukan Kerjasama dengan pihak lainnya dengan model berbagi peran namun memiliki kekurangan karena tidak memiliki aturan teknis yang mengatur hal kolaborasi sehingga hanya mengandalkan koordinasi tatap muka dengan pihak terkait yang menyebabkan kurangnya kepercayaan pengrajin. Namun komitmen dalam proses ditunjukkan oleh semua pihak dengan selalu berkontribusi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan karena ada satu pemahaman tentang penting melakukan pelestarian tudung manto sebagai warisan budaya. Sehingga hasil sementara dalam kolaborasi ini sudah mencakup empat pilar kebudayaan yaitu perlindungan, pemanfaatan, pengembangan,dan pembinaan

TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH CALO TENAGA KERJA DALAM PASAL 378 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Muhammad Fakhri Adryan — 2026-06-05

Maraknya penipuan yang dilakukan oleh calo tenaga kerja mencerminkan adanya pemanfaatan terhadap kondisi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan serta menimbulkan dampak kerugian, baik secara ekonomi maupun sosial bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP dan menganalisis relevansi unsur-unsur beserta sanksinya dalam perspektif hukum pidana Islam. Landasan teori yang digunakan meliputi konsep tindak pidana penipuan, teori keadilan, teori kepastian hukum, konsep jarimah ta’zir, serta maqāṣid al-syarī‘ah pada aspek ḥifẓ al-māl. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penipuan oleh calo tenaga kerja telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu adanya tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui tipu daya dan rangkaian kebohongan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai jarimah ta’zir karena mengandung unsur tadlis, gharar, serta pengambilan harta orang lain secara batil.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA: STUDI ATAS PROGRAM COLLAB RANGER DAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA DI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA RI

Dinnur Garista Wirawan — 2026-06-03

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)sebagai kementerian/lembaga yang diberi mandat oleh konstitusi dan peraturan perundangan, menempatkan kementerian ini sebagai aktor utama pembangunan kepemudaan nasional. Melalui Collaborative Governance, kebijakan ini menekankan kolaborasi multi-aktor mulai dari kementerian terkait, organisasi kepemudaan, hingga sektor swasta sebagai strategi inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi program pembangunan pemuda. Regulasi ini memberikan dasar hukum dan arahan implementatif bagi Kemenpora untuk membangun sinergi lintas sektor, terlaksananya sumber daya, serta menciptakan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan pemuda di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah. Sehingga penelitian ini akan fokus pada praktek Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Pemuda: Studi Atas Program Collab Ranger Dan Pertukaran Pemuda Antar Negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Periode 2020-2024. Tujuan penelitian melihat praktek Collaborative Governance dalam pemberdayaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Data akan diolah dan di deskripsikan sehingga memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukan bahwa Collaborative governance dalam pemberdayaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga telah dilaksanakan sesuai dengan mandat hukum, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 mengenai Koordinasi Pemberdayaan Pemuda. Penerapan tata kelola kolaboratif tersebut masih bersifat programatik dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem yang berkelanjutan. Kendala dan tantangan tata kelola kolaboratif dalam pemberdayaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar sektor, egoisme sektoral antar lembaga, serta mekanisme evaluasi kolaboratif yang belum berjalan secara maksimal. Kendala ini mengakibatkan kolaborasi belum dapat berjalan dengan baik dan belum menghasilkan dampak pemberdayaan pemuda yang maksimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Collaborative governance, pemberdayaan, pemuda, Collab Ranger, Pertukaran Pemuda Antar Negara

HUBUNGAN TINGKAT LITERASI DIGITAL DENGAN PEMANFAATAN LAYANAN BERBASIS E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SIBERAS DI DESA SIPODECENG

Nadia Nuraprilia — 2026-05-28

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI VISI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG ASPIRATIF

reza maharani — 2026-05-26

This study aims to analyze the implementation of the vision of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in realizing an aspirational Lampung Provincial Government using the perspective of Fiqh Siyasah. The background of this research is based on the importance of the role of DPD as a regional representative institution in channeling and fighting for the aspirations of the community, especially in the context of participatory and responsive absorption and delivery of aspirations. This research uses a qualitative method with a juridical-normative approach and is supported by relevant literature studies. The focus of the study is directed at the extent to which the implementation of the DPD's vision has reflected the basic principles of fiqh siyasah, such as shura (deliberation), amanah (responsibility), and maslahah (public good). The results of the study show that the implementation of the DPD's vision in realizing an aspirational government in Lampung Province has not been fully optimal. This situation can be seen from the limited effectiveness of absorbing people's aspirations, the lack of synergy between institutions, and the lack of maximum public participation. Based on the perspective of fiqh siyasah, this condition shows a lack of conformity with the principles of ideal governance. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the DPD, increase community participation, and optimize the mechanism for distributing aspirations to realize a more aspirational and benefit-oriented government.

KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH: STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2014 DI DESA SIDO ASRI

Nabila Nur Khalik — 2026-06-10

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 di Desa Sido Asri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya banjir yang berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat, sementara pelaksanaan mitigasi bencana oleh pemerintah daerah dinilai belum berjalan secara optimal. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi di Desa Sido Asri masih menghadapi berbagai kendala. Hal tersebut terlihat dari masih terbatasnya langkah preventif, kurangnya sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat, keterbatasan anggaran, serta belum maksimalnya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti drainase dan tanggul. Selain itu, pelaksanaan mitigasi bencana masih lebih berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi dibandingkan upaya pencegahan sebelum bencana berlangsung. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan langkah preventif, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat agar pelaksanaan mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

PENERAPAN GREEN BUDGETING DALAM PERENCANAAN ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI PADA DLHK DIY)

Astrid Cintya Putri — 2026-06-03

This study aims to analyze the implementation of green budgeting in budget planning to support sustainable development at the Environmental and Forestry Agency (DLHK) of the Special Region of Yogyakarta. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the implementation of green budgeting in DLHK DIY is still at an early stage and has not been systematically integrated into the regional budgeting process. Although environmental aspects have been incorporated into planning documents and supported by instruments such as climate budget tagging, environmental indicators, and monitoring systems, their utilization remains limited and has not fully supported evidence-based decision-making. The main challenges include limited budget allocation, data availability, human resource capacity, and suboptimal coordination among government agencies. In addition, the absence of a structured green budgeting framework hinders the comprehensive integration of environmental aspects into the budgeting cycle. Despite these limitations, existing budget planning has contributed to sustainable development, particularly in waste management and pollution control. Therefore, strengthening the integration of policy, budgeting, and program implementation is necessary to enhance the effectiveness of green budgeting. This highlights the need for a transformation in budget governance that is more integrated, adaptive, and oriented toward environmental performance. Consequently, green budgeting should not only function as an administrative tool but also as a strategic policy instrument in improving environmental quality in a sustainable manner.