GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

KUALITAS APLIKASI AKSES LANGSUNG PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN CEPAT DAN AKURAT (ALPUKAT) BETAWI TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DI KELURAHAN RAWA BUAYA

2026-09-13T09:01:58+00:00

Aplikasi Betawi merupakan inovasi dari pelayanan publik digital yang digunakan untuk mempermudah masyarakat DKI Jakarta memperoleh pelayanan administrasi kependudukan. Dalam pelaksanaannya, pengguna masih dapat menemukan kendala teknis sehingga kualitas aplikasi perlu dinilai berdasarkan pengalaman pengguna. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas Aplikasi Alpukat Betawi terhadap kepuasan pengguna di Kelurahan Rawa Buaya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Responden penelitian berjumlah 100 orang dan ditentukan melalui purposive sampling. Data diperoleh dengan kuesioner, kemudian diolah menggunakan IBM SPSS Statistics 26 melalui analisis deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan kualitas aplikasi terhadap kepuasan pengguna, dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai R Square sebesar 0,211 menunjukkan bahwa kualitas aplikasi menjelaskan 21,1% variasi kepuasan pengguna, sedangkan 78,9% sisanya berkaitan dengan faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas Alpukat Betawi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan administrasi kependudukan digital semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KEWENANGAN NEGARA DALAM PENGAWASAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

2026-08-27T15:29:28+00:00

Digital innovation has expanded personal data management within electronic government administration, making personal data protection a fundamental element of privacy rights, while the government is empowered to monitor data for public service, national security, and law enforcement. Using normative juridical research methods with regulatory and contextual approaches, this study examines Indonesia's personal data protection provisions to guarantee privacy rights while identifying the scope of state monitoring authority from a rule of law perspective. The study reveals that personal data protection has a legal basis in "Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection" as constitutional protection, yet its success still faces obstacles as evident in the data leak case at the Temporary National Data Center (PDNS). Furthermore, because state monitoring authority must be guided by the principles of the rule of law, legality, human rights protection, proportionality, and accountability, it is necessary to strengthen the implementation of "Law No. 27 of 2022", improve electronic security governance, and implement effective control mechanisms to achieve harmony between state interests and privacy rights.

FUNGSI LEGISLASI DAN BUDGETING DPRD DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

2026-09-26T14:24:58+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) fungsi legislasi dan budgeting DPRD Deli Serdang dalam optimalisasi PAD. 2) Kendala yuridis yang menghambat DPRD Deli Serdang dalam mengoptimalkan kewenangannya untuk meningkatkan PAD. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menerapkan model interaktif dengan tiga tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan 1) pelaksanaan fungsi legislasi dan budgeting belum berjalan efektif atau substantif strategis berdasarkan PP No. 12 Tahun 2018 dan UU No. 23 Tahun 2014. Fungsi legislasi masih bersifat responsif-adaptif yang menunjukkan DPRD Deli Serdang lebih dominan membahas dan menyetujui Ranperda yang diprakarsai eksekutif dibandingkan dengan memanfaatkan hak inisiatif untuk merumuskan kebijakan ekstensifikasi PAD baru. Fungsi budgeting masih bersifat evaluatif-pasif, di mana DPRD lebih banyak menilai dan menyetujui realisasi PAD yang diajukan eksekutif, tanpa menggunakan kewenangan untuk mengarahkan strategi intensifikasi pendapatan. 2) Kendala yuridis yang ditemukan yaitu normatif dan empiris. Kendala normatif meliputi sifat produk pengawasan DPRD yang tidak imperatif, kedudukan DPRD sebagai mitra sejajar terhadap eksekutif, pembatasan objek pajak dan retribusi melalui sistem closed list, ketiadaan norma sanksi bagi eksekutif yang tidak responsif, serta keterbatasan kewenangan Pansus sebagai instrumen non-penyidik. Kendala empiris bahwa bupati tidak menindaklanjuti rekomendasi Pansus PAD, dugaan kebocoran PAD bernilai puluhan miliar rupiah, asimetri akses informasi dan data keuangan daerah antara legislatif dan eksekutif, serta regulasi daerah dan pemerintah pusat sangat dinamis. Rekomendasi: optimalisasi PAD tidak dapat didekati hanya melalui penguatan kapasitas kelembagaan, tetapi juga memerlukan pembenahan pada tataran regulasi itu sendiri.

PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

2026-09-10T04:29:20+00:00

Perkembangan dunia usaha yang sangat pesat mendorong perusahaan untuk menyusun perjanjian kerja secara praktis dan efisien, salah satunya melalui perjanjian kerja standar (baku). Secara teoritis, pembentukan perjanjian yang telah disepakati para pihak harus tunduk pada asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun dalam praktiknya, perjanjian kerja yang disodorkan kepada pekerja umumnya berbentuk perjanjian baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, sehingga penerapan asas konsensualisme menjadi tidak sejalan dengan kenyataan. Artikel ini mengkaji apakah penerapan asas konsensualisme dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena hukum yang diteliti melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa PKWT di Indonesia semestinya memenuhi tiga bentuk kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan membuat perjanjian, kebebasan memilih dengan siapa perjanjian dibuat, dan kebebasan menentukan bentuk perjanjian. Namun, kebebasan untuk menyepakati isi perjanjian dan cara pembuatannya pada kenyataannya tidak terpenuhi, karena PKWT umumnya dibuat secara sepihak dan standar sehingga pekerja hanya dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pekerja, serta larangan masa percobaan dalam PKWT, juga masih sering dilanggar dalam praktik. Artikel ini merekomendasikan penguatan aspek formal PKWT, pengawasan ketenagakerjaan yang lebih proaktif, serta perlindungan hukum melalui mekanisme perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bagi PKWT yang cacat kehendak atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kata kunci: Perjanjian; Asas Konsensualisme; Hukum Ketenagakerjaan.

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT DAN KEPASTIAN HUKUM INVESTASI DI INDONESIA

2026-09-28T12:17:36+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis 1) efektivitas instrumen hukum dan kelembagaan negara dalam menjaga fungsi ekologis kawasan hutan lindung di Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, 2) kepastian hukum investasi dalam pemanfaatan, dan merumuskan model pengelolaan kawasan hutan lindung untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hukum, pembangunan berkelanjutan, dan kepastian hukum investasi. Jenis penelitian ini normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diambil dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan wawancara, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan: 1) Instrumen hukum dan kelembagaan negara dalam menjaga fungsi ekologis kawasan hutan lindung dalam perspektif pembangunan berkelanjutan masih belum berjalan secara efektif menurut teori efektivitas hukum Soekanto (1986). Pemerintah dan Global Forest Watch tahun 2024 menegaskan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) belum berjalan secara seimbang karena pilar ekonomi diatur secara eksplisit dan terstruktur sebagai penggerak utama kebijakan, sedangkan lingkungan diposisikan sebagai batasan yang dikelola dan sosial diakomodasi sejauh tidak menghambat investasi, 2) Kepastian hukum investasi dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung masih tergolong rendah, sebagaimana terefleksi dalam studi kasus tumpang tindih penguasaan lahan di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang bersumber dari tiga unsur: (a) ketidakjelasan batas kawasan hutan, (b) inkonsistensi hukum dan tumpang tindih kewenangan, (c) ketidakadilan norma dalam penerapan sanksi administratif. Novelty penelitian ini: model pengelolaan kawasan hutan lindung yang berkelanjutan dengan memadukan lima pilar secara terintegrasi: pilar regulasi dan harmonisasi hukum, kelembagaan, efektivitas hukum dan pengawasan, kepastian hukum investasi, dan pilar keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial.