GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL PRESPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH

2026-07-16T15:07:19+00:00

Kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia telah memicu perdebatan konstitusional mengenai desain sistem pemilu yang optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem ketatanegaraan, serta mengevaluasi putusan tersebut dari perspektif Siyāsah Qaḍā'iyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan jeda waktu tersebut bukan kebijakan arbitrer, melainkan dibangun melalui kesinambungan doktrin dengan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, evaluasi empiris terhadap Pemilu 2019 dan 2024, serta penerapan asas proporsionalitas. Putusan ini membawa implikasi terhadap rekonstruksi sistem hukum pemilu nasional, kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, serta kualitas tata kelola kepemiluan. Dari perspektif Siyāsah Qaḍā'iyyah, putusan ini mencerminkan ijtihad qadā'ī yang berbasis fakta empiris (ijtihad mabni 'ala al-waqi'), berlandaskan prinsip jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-mafsadah, istiqlāl al-qaḍā', tawazun, dan tadarruj. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka Siyāsah Qaḍā'iyyah lebih komprehensif dibandingkan teori demokrasi semata karena mampu menjelaskan dimensi substantif sekaligus metodologis dari putusan tersebut.

PERBANDINGAN MODEL STRONG-FORM DAN WEAK-FORM JUDICIAL REVIEW SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

2026-07-09T10:47:31+00:00

Penelitian ini menganalisis pergeseran model judicial review di Indonesia dari desain strong-form yang bersifat final dan mengikat menuju praktik weak-form yang sarat akan pragmatisme yudisial. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa karakteristik normatif Mahkamah Konstitusi yang didesain sebagai negative legislator telah bergeser menjadi occasional legislator melalui penggunaan putusan bersyarat sebagai strategi untuk menghindari benturan politik (political backlash) di tengah dominasi koalisi pemerintahan. Pergeseran ini memicu disfungsi organ negara dan praktik pembangkangan konstitusi (constitutional disobedience), di mana lembaga pembentuk undang-undang cenderung mengabaikan, menunda, atau menyiasati substansi putusan Mahkamah. Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, penelitian ini menawarkan model alternatif judicial review melalui rekonstruksi makna "final dan mengikat" menjadi Multi-Layered Binding Effect yang mencakup daya ikat pertimbangan hukum, pelembagaan dialog konstitusional formal melalui mekanisme grace period dan legislative response obligation, serta pembatasan peran Mahkamah Konstitusi sebagai occasional legislator yang terukur. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pelembagaan dialog konstitusional merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan kepatuhan konstitusional dan menjaga keseimbangan checks and balances yang sehat. Oleh karena itu, disarankan agar pembentuk undang-undang segera mengintegrasikan mekanisme respon legislatif ke dalam regulasi formal, Mahkamah Konstitusi memperketat pedoman perumusan norma bersyarat untuk mencegah tirani peradilan, dan penelitian selanjutnya memperdalam efektivitas penerapan model dialogis ini melalui studi empiris komparatif.

MODEL PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK BERBASIS SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES BIMA KOTA)

2026-07-18T12:53:19+00:00

The crime of sexual intercourse with a minor is a serious offense requiring evidence-based law enforcement to ensure accurate proof and optimal protection for victims. This study aims to analyze the application of Scientific Crime Investigation (SCI) in investigations of such crimes within the jurisdiction of the Bima City Police, identify legal, technical, institutional, and sociocultural obstacles, and formulate an SCI-based law enforcement model suited to the local community's characteristics. The research employs a socio-legal (empirical-legal) approach with a case study design. Data were gathered through in-depth interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit, forensic physicians, forensic psychologists, and prosecutors, supplemented by document analysis and field observations. Data were analyzed qualitatively involving reduction, presentation, and conclusion drawing utilizing source and method triangulation. The findings indicate that SCI implementation has not been optimal due to limited forensic facilities and personnel, ineffective inter-agency coordination, and a strong culture of resolving cases through amicable family settlements, which hinders the scientific evidentiary process. The novelty of this research lies in the formulation of an integrative law enforcement model that combines scientific investigation, cross-sectoral institutional strengthening, and an approach rooted in local wisdom to enhance investigative effectiveness within resource-constrained district police units. The study recommends strengthening forensic human resource capacity, developing comprehensive technical guidelines for the implementation of Scientific Crime Investigation (SCI), and establishing integrated forensic services at the regional level. These findings are expected to enrich the development of criminal law particularly regarding child protection and serve as a reference for formulating policies and standard operating procedures for evidence-based investigations.

Keywords: Law Enforcement; Statutory Rape; Scientific Crime Investigation; Scientific Evidence; Bima City Police.

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN LISAN TERHADAP JASA PEMASARAN DIGITAL OLEH FREELANCER DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

2026-07-09T10:54:31+00:00

Perkembangan teknologi digital telah memberikan perubahan terhadap pola hubungan hukum dalam bidang jasa, khususnya hubungan kerja sama antara freelancer jasa pemasaran digital dengan pengguna jasa yang sering kali dilakukan melalui komunikasi elektronik dan kesepakatan secara lisan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum ketika terjadi wanprestasi, terutama terkait pemenuhan kewajiban pembayaran serta kekuatan pembuktian atas perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam hubungan jasa pemasaran digital oleh freelancer serta mengkaji penerapan asas kebebasan berkontrak dalam memberikan perlindungan hukum dan keseimbangan bagi para pihak. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat yuridis, menggunakan pendekatan dari regulasi dan kasus melalui kajian terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta praktik penyelesaian sengketa di bidang perdata. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan masih memiliki kekuatan hukum asalkan memenuhi kriteria keabsahan perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam aspek pembuktian, perjanjian lisan memiliki kelemahan karena bergantung pada bukti pendukung seperti komunikasi elektronik, dokumen digital, dan bukti pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, penerapan asas kebebasan berkontrak tidak memungkin hanya dimaknai secara mutlak, tetapi harus disertai prinsip itikad baik, kepastian hukum, dan Perlindungan bagi pihak yang memiliki kekuatan negosiasi yang lebih rendah. Dengan demikian, perlindungan hukum untuk para freelancer bisa direalisasikan melalui penguatan catatan digital dan sistem penyelesaian konflik yang dapat menghasilkan keseimbangan hak serta kewajiban antara semua pihak.