IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PASAL 34 UUD 1945 DI KABUPATEN GARUT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH
DOI:
https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i4.751Keywords:
Pertanggungjawaban Negara, Anak Terlantar, Undang-Undang Dasar, Siyasah MaliyahAbstract
asal 34 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan negara untuk memelihara anak terlantar, namun realitas di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas pertanggungjawaban negara terhadap anak terlantar di Kabupaten Garut, serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Maliyah (Hukum Keuangan Publik Islam). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Pemerintah Kabupaten Garut telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dan menjalankan prosedur rehabilitasi sosial dasar. Namun, implementasi kebijakan tersebut terhambat oleh ketiadaan rumah singgah (shelter), kurangnya kendaraan operasional, dan keterbatasan anggaran. Dalam tinjauan Siyasah Maliyah, kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan anggaran daerah (APBD) belum sepenuhnya menerapkan prinsip prioritas (Fiqh al-Awlawiyat) yang menempatkan keselamatan jiwa anak sebagai kebutuhan mendesak (dharuriyat). Kesimpulannya, pertanggungjawaban negara di Garut baru berjalan optimal pada tataran administratif, namun masih lemah dalam dukungan infrastruktur dan keberpihakan anggaran bagi kaum rentan.
References
Ambat, T. (2013). FUNGSI NEGARA MEMELIHARA ANAK-ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945. LEX ADMINISTRATUM, 1(2).
Dewi, S. L. (2021). Koordinasi program perlindungan anak pada masa pandemi di Kabupaten Garut. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 8(1).
Juliasih, L., Asyifa, A. N., & Hadita, A. (2025). Evaluasi implementasi Perda perlindungan perempuan dan anak: Studi kasus di Kabupaten Garut. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 13(1).
Kementrian Agama RI. (n.d.). Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia.
Kusmayadi, R. C. R., & Musleh. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERLANTAR dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ, 6(1).
Maula, A. S. (2025). Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Studia: Journal of Humanities and Education Studies, 1(2), 1–13.
Miasiratni, Agustini, S., & Parlindungan, G. T. (2024). The State’s Obligation to Protect Children’s Rights Under National and International Law. Ekasakti Journal of Law and Justice, 2(2).
Najwa, A., Adisty, M. L. F. P., & Anbiya, B. F. (2024). Analisis Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesejahteraan Warganegara Indonesia. Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, 2(3).
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (2023).
Siddeh, K. A. (2021). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HADIS:Analisis Teks Hadis Tentang Keadilan Seorang Pemimpin. Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist, 4(2).
Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia.
Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. Journal of Management, Accounting and Administration, 1(2), 77–84.
Sulistiyono, F. O., Efendi, A., & Al-Khanif. (2025). Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan. Constitution Journal, 4(1).
Wawancara dengan Farhan Fauzi bagian Rehabilitas Sosial di Dinas Sosial Garut. (n.d.).
Yulath, A. B. I. (2022). Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan) [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
