GOOD URBAN GOVERNANCE DALAM KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR (KPJ) KABUPATEN SUMEDANG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Urban Governance dalam Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) Kabupaten Sumedang, yang mencakup prinsip keberlanjutan, subsidiaritas, keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, serta keamanan sebagaimana dirumuskan oleh United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS). Jatinangor mengalami pertumbuhan yang sangat pesat akibat keberadaan sejumlah perguruan tinggi besar sehingga menghadirkan gelombang investasi properti, namun pertumbuhan tersebut belum diiringi oleh tata kelola pemerintahan yang memadai, sebagaimana ditunjukkan oleh tumpang tindih kewenangan antarlevel pemerintahan, ketimpangan manfaat pembangunan, lemahnya partisipasi warga, minimnya akuntabilitas substantif, keterbatasan anggaran, serta risiko keamanan sosial dan lingkungan yang terus meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang dianalisis secara komparatif dengan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, wawancara mendalam terhadap 16 informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan snowball, serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan KPJ telah memiliki kerangka hukum dan kelembagaan yang secara normatif selaras dengan prinsip-prinsip good urban governance, tetapi implementasinya di lapangan memperlihatkan kesenjangan yang konsisten antara desain formal dan praktik substantif pada ketujuh prinsip yang diteliti. Temuan ini menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan kemauan politik atau kerangka hukum, melainkan oleh belum selarasnya status administratif Jatinangor sebagai kecamatan biasa dengan fungsi perkotaan riil yang telah lama disandangnya, sehingga membatasi pendelegasian kewenangan strategis, anggaran, dan kapasitas eksekutorial ke titik yang paling dekat dengan masyarakat terdampak.