TRANSFORMASI DIGITAL DATA KELUARGA MELALUI APLIKASI SIGA UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA DATA KEPENDUDUKAN DI KOTA SAMARINDA
DOI:
https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i6.1004Keywords:
Transformasi Digital, SIGA, Tata Kelola Data, Data Keluarga, KependudukanAbstract
Transformasi digital telah menjadi agenda strategis dalam reformasi tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan data keluarga dan kependudukan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengembangkan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sebagai platform digital untuk mendukung penyediaan data keluarga yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi digital data keluarga melalui aplikasi SIGA dalam mendukung penguatan tata kelola data kependudukan di Kota Samarinda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain evaluatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda dengan melibatkan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), operator SIGA, dan pejabat terkait sebagai informan penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIGA telah mendukung transformasi digital data keluarga melalui sistem pelaporan berbasis elektronik yang terintegrasi dan tervalidasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dari aspek input, implementasi SIGA didukung oleh ketersediaan fasilitas, pendanaan, dan regulasi yang memadai, namun masih menghadapi keterbatasan jumlah PLKB. Pada aspek proses, kendala utama ditemukan pada stabilitas server dan sistem aplikasi yang sering mengalami gangguan sehingga mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Dari aspek output, SIGA berhasil meningkatkan integrasi dan akurasi data keluarga, meskipun efektivitasnya belum optimal akibat kendala teknis yang masih terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SIGA berkontribusi terhadap penguatan tata kelola data kependudukan di Kota Samarinda, namun memerlukan penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas sistem aplikasi, serta pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih efektif.
References
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga. Jakarta: BKKBN.
Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2024). Kota Samarinda dalam Angka 2024. Samarinda: BPS Kota Samarinda.
Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial, 2(1), 49–57.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Sage Publications.
DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30.
Dwijayani, L., & Sahara, T. (2021). Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana bergerak wilayah perbatasan dan kepulauan di 34 provinsi tahun 2019. Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia, 7(1), 68–76.
Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
Fitri. (2018). Efektivitas program keluarga berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton University Press.
Heeks, R. (2006). Implementing and managing e-government: An international text. Sage Publications.
Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3–19.
Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. Government Information Quarterly, 32(3), 221–236.
Khatri, V., & Brown, C. V. (2010). Designing data governance. Communications of the ACM, 53(1), 148–152.
Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36(4), 101385.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
Nugroho, R. (2018). Public policy. Elex Media Komputindo.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government. OECD Publishing.
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation theory, models, and applications. Jossey-Bass.
Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
Suryani, D. N. (2012). Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) di wilayah Dinas Kesehatan Kota Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 (Skripsi). Universitas Ahmad Dahlan.
Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and research agenda. Journal of Strategic Information Systems, 28(2), 118–144.
