GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

TRANSFORMASI NETWOK SOCIETY, NORMA PERILAKU BARU DAN ANALISA LAW LAG PADA DIMENSI PERKEMBANGAN DIGITAL DI INDONESIA

Ayu Nur Rohmawati — Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000

ABSTRAK

Era network society di Indonesia diwarnai oleh penetrasi internet yang masif namun tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai, sehingga memicu eskalasi disinformasi dan kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan (AI) seperti voice cloning dan deepfake. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketertinggalan hukum (law lag) pada kerangka regulasi nasional, khususnya UU ITE dan KUHP, yang gagap dalam merespons anonimitas pelaku, beban pembuktian realitas sintetik, dan yurisdiksi kejahatan transnasional. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis, kajian ini mengintegrasikan data statistik sekunder dan kerangka normatif untuk memetakan fenomena disrupsi digital tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan tiga hal utama: pertama, transformasi ruang publik digital telah memperluas kerentanan terhadap agresi kognitif akibat ketimpangan kecakapan teknologi; kedua, instrumen hukum saat ini terbukti usang karena masih berwatak reaktif dan teritorial; ketiga, diperlukan konstruksi tatanan baru melalui paradigma konstitusionalisme digital yang netral-teknologi. Sebagai kesimpulan, kejahatan algoritmik tidak dapat lagi diselesaikan semata melalui pendekatan pidana konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan rekonstruksi arsitektur hukum yang bertumpu pada regulasi adaptif, keadilan restoratif, penguatan budaya hukum kritis, serta reformasi tata kelola kelembagaan melalui pembentukan entitas pengawas independen seperti Ombudsman Digital guna menciptakan ekosistem siber yang inklusif dan humanis.

TINJAUAN EKONOMI POLITIK KRITIS TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA PEREMPUAN STUDI KASUS MAHASISWI DI KOTA MAKASSAR

Hastuti Hastuti, Sakinah Nadir — Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisis anatomi eksploitasi struktural kapitalisme urban dan membongkar bagaimana pekerja perempuan (Mahasiswi) menegosiasikan agensi serta hak profesionalnya di luar ikatan hukum formal. Penelitian kualitatif berjenis fenomenologi ini menggunakan pendekatan ekonomi politik kritis melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa neoliberalisme menormalisasi eksploitasi melalui ketiadaan kontrak kerja, pengupahan di bawah standar kelayakan, nihilnya perlindungan sosial, serta komodifikasi tubuh lewat tuntutan aesthetic labor tanpa kompensasi tambahan. Pada dimensi subjektif, pekerja perempuan terbukti bukan korban pasif. Sebagai strategi bertahan hidup, mereka menggunakan agensi untuk menegosiasikan otonomi tubuh terkait penampilan, serta membangun solidaritas komunal guna menyiasati beban kerja eksploitatif. Kesimpulannya, ilusi fleksibilitas kerja di sektor informal memperparah prekaritas, sehingga mendesak hadirnya intervensi perlindungan dari negara.

Kata Kunci : Kapitalisme Urban, Pekerja Perempuan, Aesthetic Labor.

PELAKSANAAN PENILAIAN INDIVIDUAL OBJEK KHUSUS RUMAH KOS DALAM PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR

Al Ardhi Fil Awali, Erli Salia, Helwan Kasra — Tue, 18 Aug 2026 00:00:00 +0000

This study analyzes the implementation of Individual Assessment for Special Objects (PIOK) on boarding houses in Land and Building Tax assessment in North Indralaya District, Ogan Ilir Regency, and its constraining factors. The results indicate that PIOK implementation is not yet optimal. Administratively, most large-scale boarding houses (20–40 rooms) remain passively registered as ordinary residential houses. The Ogan Ilir Bapenda technical team has not implemented the Income Approach mandated by MoF Regulation No. 85/2024, relying instead on conventional Cost Approach via visual inspections. Consequently, the determined Taxable Object Sale Value (NJOP) suffers from undervaluation and fails to reflect the real economic market value around Sriwijaya University. Constraints stem from three aspects: internal tax administration (administrative incapacity, absence of certified tax appraisers, outdated local regulations and ZNT maps, and weak data integration); geography (expansive areas, unnumbered alley locations, and absentee landlords); and external taxpayers (low tax morale, resistance, denied inspection access, and financial underreporting).